Dewan Perwakilan Wilayah

I. VISI
Terwujudnya PKBM sebagai gerakan masyarakat akar rumput yang efektif untuk mengatasi kebodohan, kemiskinan dan membangun kesetiakawanan sosial di setiap komunitas di seluruh Indonesia.

II. MISI
A. Mewujudkan sejumlah besar PKBM yang partisipatif, mandiri, berkelanjutan dan mampu menyelenggarakan program-program yang bermutu serta yang dapat menjawab kebutuhan komunitasnya.
B. Mewujudkan kesadaran yang luas seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya PKBM bagi pembangunan masyarakat dan bersedia berpartisipasi untuk mendukungnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
C. Mewujudkan jaringan kerjasama yang positif, konstruktif dan kuat baik sesama PKBM maupun antar PKBM dengan berbagai lintas sektoral, lembaga usaha, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan yang lainnya, di tingkat lokal, nasional maupun internasional dalam rangka pembangunan masyarakat.

III. KONSEP PKBM
A. Filosofi (Philosophy)
• Dari, Oleh dan Untuk masyarakat (komunitas)
B. Target / Tujuan (Goal)
• Peningkatan kualitas hidup masyarakat (komunitas)

C. Bidang Kegiatan (Activity dimension)
1. Pembelajaran (learning activity)
2. Usaha Ekonomi Produktif (Business)
3. Pengembangan Komunitas (Community Development)
D. Parameter
1. Partisipasi Masyarakat (Community participation)
a. Kuantitas dan kualitas partisipasi
b. Partisipasi dalam proses manajemen (Perencanaan, Pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian) – POAC (planning, organizing, actuating, controlling) atau PDCA (Plan, Do, Check, Action)
c. Partisipasi dalam penyediaan sumberdaya (resources) : personalia, sarana prasarana, dana, dll
2. Manfaat Bagi Masyarakat (Impact) :
Peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan keharmonisan, dll.
3. Mutu dan Relevansi Program
4. Kemandirian dan Keberlanjutan Lembaga (Sustainability)
a. Inovasi Program
b. Sistem Manajemen
c. Kepemimpinan (kaderisasi)
d. Penyediaan Sumberdaya (tenaga, dana, sarana, tempat)
E. Komponen
1. Anggota Komunitas
2. Penyelenggara dan Pengelola
3. Tenaga Pendidik
4. Warga Belajar
5. Mitra PKBM

F. Karakter
1. Keperdulian terhadap yang lebih berkekurangan
2. Kemandirian dalam penyelenggaraan
3. Kebersamaan dalam kemajuan
4. Kebermaknaan setiap program dan kegiatan
5. Kemitraan dengan semua pihak yang berpartisipasi
6. Fleksibilitas program dan penyelenggaraan
7. Pembaharuan diri yang terus menerus (continuous improvement)

IV. TARGET 5 TAHUN
1. Adanya minimum dua PKBM yang memiliki kualifikasi sebagai percontohan (model) PKBM yang partisipatif, bermutu, mandiri dan berkelanjutan di setiap propinsi.
2. Adanya minimum satu propinsi yang dapat memberikan contoh/model dimana penerapan PKBM yang intensive sebagai suatu gerakan masyarakat.
3. Adanya minimun satu PKBM sebagai contoh atau model dalam mengatasi permasalahan komunitas khusus.
4. Minimum 50% program Kesetaraan, program PAUD dan program Keterampilan yang ada di PKBM memiliki mutu yang berkualifikasi baik.
5. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkemuka di Asia Pasifik dalam hal gerakan PKBM (community learning center).
6. 30% PKBM dapat berperan sebagai Community Business Centre dan/atau Community Information Centre dan/atau Community Art & Cultural Centre secara efektif.
7. 75% FK PKBM Propinsi, kabupaten/kota berperan sebagai motor penggerak dalam membangun PKBM sebagai gerakan masyarakat untuk mengatasi kebodohan, kemiskinan dan membangun kesetiakawanan sosial.
8. Minimal 2.000 PKBM berkualifikasi baik.
9. Minimum 50 lembaga/Departemen baru yang memiliki komitmen resmi akan mendukung pengembangan PKBM.
10. Menghasilkan satu juta entrepreneur di seluruh Indonesia melalui PKBM.
11. FK PKBM Indonesia memiliki :
a. Pusat Pelatihan dan Pengembangan PKBM
b. Pusat Pengembangan Bisnis PKBM
12. Adanya minimum 6.000 PKBM di Indonesia

V. STRATEGI
A. Konsolidasi Organisasi :
1. Penguatan sarana-prasarana, tenaga dan pendanaan.
2. Penguatan sistem organisasi dan manajemen.
3. Penguatan kultur dan iklim organisasi.
4. Kaderisasi.
B. Sosialisasi :
1. Masyarakat Luas
2. Pemerintah dan Parlemen
3. Perusahaan-Perusahaan
4. Lembaga-lembaga nonprofit baik Nasional maupun Internasional
C. Program Penguatan PKBM :
1. Pembentukan Pusat Pelatihan dan Pengembangan PKBM
a. Penguatan Kelembagaan dan Managemen PKBM
b. Penguatan Sarana dan Prasarana PKBM
c. Penguatan Ketenagaan PKBM
d. Penguatan Mutu Program
e. Penguatan Kemampuan Inovasi Program
f. Penguatan Pendanaan PKBM
2. Pembentukan Pusat Pengembangan Bisnis PKBM
a. Penguatan Unit Usaha PKBM
b. Pengembangan Aspek-aspek berkaitan dengan kewirausahaan dan kelompok belajar usaha.

D. Maksimasi Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) :
1. ICT bagi Pengembangan PKBM
2. ICT bagi Pengembangan FK PKBM

E. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan (link and networking)
1. Antar sesama PKBM
2. Antar PKBM dengan lembaga-lembaga lain
3. Antar FK PKBM dengan lembaga-lembaga lain

VI. FOKUS DAN TAHAPAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN
A. Tahun 2006 :
1. 50% Konsolidasi Organisasi
2. 15% Sosialisasi
3. 15% Program
4. 10% Pemanfaatan ICT
5. 10% Kerjasama dan Kemitraan
B. Tahun 2007 :
1. 40% Konsolidasi Organisasi
2. 15% Sosialisasi
3. 15% Program
4. 15% Pemanfaatan ICT
5. 15% Kerjasama dan Kemitraan
C. Tahun 2008 :
1. 30% Konsolidasi Organisasi
2. 15% Sosialisasi
3. 20% Program
4. 20% Pemanfaatan ICT
5. 15% Kerjasama dan Kemitraan
D. Tahun 2009 :
1. 25% Konsolidasi Organisasi
2. 10% Sosialisasi
3. 35% Program
4. 15% Pemanfaatan ICT
5. 15% Kerjasama dan Kemitraan
E. Tahun 2010 :
1. 20% Konsolidasi Organisasi
2. 10% Sosialisasi
3. 40% Program
4. 15% Pemanfaatan ICT
5. 15% Kerjasama dan Kemitraan
F. Tahun 2011 :
1. 20% Konsolidasi Organisasi
2. 10% Sosialisasi
3. 40% Program
4. 15% Pemanfaatan ICT
5. 15% Kerjasama dan Kemitraan

VII. DAFTAR RENCANA-RENCANA KERJA YANG MUNGKIN DILAKUKAN
1. Menyusun Pedoman Muswil dan Musda
2. Penyusunan Sistem Keanggotaan dan Tatacara Pendaftaran Keanggotaan
3. Registrasi Anggota FK PKBM
4. Pembuatan Buku Aturan Keorganisasian FK PKBM
5. Sosialisasi Dana UAN
6. Model Home Schooling
7. Placement Test
8. MoU dengan Departemen Kehutanan
9. MoU dengan Departemen Pertanian
10. MoU dengan Departemen Kelautan dan Perikanan
11. MoU dengan Lembaga-Lembaga Swasta, Nasional dan Internasional
12. Pemetaan Wilayah berbasis ICT
13. Program kerja yang dapat disinergikan dengan Pemerintah :
a. Pelatihan Managemen Organisasi bagi Pengurus Pusat
b. Pelatihan Managemen Database Organisasi
c. Pelatihan Kepemimpinan
d. Pelatihan Change Management & Enterpreneurship PKBM
e. Pelatihan Educational Planning PKBM
f. Pelatihan Social Psychology PKBM
g. Pelatihan Educational Supervision PKBM
h. Pembuatan Buku Aturan Keorganisasian FK PKBM
i. Pelatihan PAUD 60 orang (1 kali) untuk semua propinsi
j. Pelatihan Tutor Keaksaraan di 9 propinsi yang buta aksara tinggi (150 orang) 3 kali pelatihan
k. Menyusun Standar Mutu program :
i. PAUD
ii. Keaksaraan
iii. Kesetaraan.
l. Penyusunan modul-modul antara lain :
i. Modul Pelatihan Tenaga Pengelola PKBM
ii. Modul Pelatihan Tenaga Tutor Keaksaraan Fungsional
iii. Modul Pelatihan Tenaga Tutor PAUD
iv. Modul Pelatihan Tenaga Tutor Kesetaraan
v. Modul Manajemen Pembelajaran
vi. Modul Manajemen Usaha di PKBM
vii. Modul Manajemen Pembelajaran di PKBM
viii. Modul Entreprenurship di PKBM
ix. Modul Pelatihan ICT di PKBM

VIII. RENCANA KERJA TAHUN 2007
A. Konsolidasi Organisasi :
1. Pembuatan Pedoman Operasional Organisasi dan Managemen FK PKBM.
2. Minimum 60% DPW dan DPD melaksanakan fungsi dan perannya secara produktif
3. Pembuatan sistem akuntansi dan manajemen keuangan FK PKBM.
4. Pembuatan Sistem Database PKBM berbasis ICT
5. Dana pemberdayaan Forum PTK PNF Tahun 2007 yang ada di BPPLSP, BPKB dan SKB tersalurkan efektif untuk pemberdayaan Forum PKBM dengan berkoordinasi dengan pengurus forum setingkat di atasnya.

B. Sosialisasi :
1. Pembuatan dan penerbitan Buletin PKBM 2 Volume
2. Membuat pertemuan Mahasiswa PLS se-Indonesia dalam rangka mendukung program-program di PKBM (anggota muda FK PKBM).
3. Pengembangan dan sosialisasi konsep Sahabat PKBM (bagi lembaga/perusahaan)
4. Pengembangan dan sosialisasi konsep Relawan PKBM/Pendamping PKBM (orang-orang profesional)
5. Pembuatan proposal dan perkenalan dengan Lembaga-lembaga donor.
6. Adanya 2 pemerintah propinsi/kabupaten-kota yang memiliki komitmen kuat untuk mendukung PKBM dan FK PKBM.
7. Minimum 3 lembaga yang memiliki komitmen resmi dalam mendukung pengembangan PKBM/FK PKBM.

C. Program Penguatan PKBM :
1. Pembuatan konsep pembentukan dan pencarian donor Pusat Pelatihan dan Pengembangan PKBM.
2. Pembuatan konsep pembentukan dan pencarian donor Pusat Pengembangan Bisnis PKBM.
3. Pemasaran produk PKBM (target omset min. Rp. 150.000.000 dan 12 PKBM).
4. Seminar Nasional CSR/Home Schooling.
5. Penyusunan standarisasi managemen dan kelembagaan PKBM.
6. Pemetaan PKBM Unggulan Per Propinsi.

D. Maksimasi Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) :
1. Pengembangan PKBM
– Minimum 200 PKBM seluruh Indonesia dapat terinstalasi/terkoneksi.

2. Pengembangan FK PKBM
– 27 Propinsi telah terinstalasi/terkoneksi.

E. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan (link and networking) :
1. Antar sesama PKBM.
– Minimum 50 PKBM telah saling menjalin kerjasama
2. Antar PKBM dengan lembaga-lembaga lain.
– Minimum 50 PKBM telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
3. Antar FK PKBM dengan lembaga-lembaga lain.
– Minimum 3 lembaga yang bersedia menjalin kerjasama.

IX. ANALISIS SWOT
A. STRENGTH (KEKUATAN)
1. Adanya lebih dari 3.000 PKBM di seluruh Indonesia.
2. Adanya success story sejumlah PKBM ‘model’ yang cukup baik dalam hal partisipasi, impact, mutu & relevansi, kemandirian dan keberlanjutan. Dan untuk skala tertentu telah ‘terbukti’ mampu mengatasi kebodohan, kemiskinan dan membangun kesetiakawanan.
3. Adanya success story sejumlah alumni PKBM yang telah ‘berhasil’.
4. Besarnya jumlah anggota masyarakat yang telah ‘menikmati’ kehadiran PKBM.
5. Kemampuan PKBM dalam mengakomodasikan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat secara simultan.
6. Karakteristik PKBM sebagai wahana pendidikan non formal yang memiliki sifat fleksibel, serta adanya 3 dimensi pembelajaran, usaha, dan pengembangan masyarakat memungkinkan beradaptasi dengan beragam kebutuhan, keunikan dan kepentingan.
7. Diakuinya PKBM dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas sebagai Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Fakta bahwa PKBM telah beroperasi dalam berbagai latar belakang komunitas seperti komunitas pertanian, komunitas nelayan, komunitas perhutanan, komunitas masyarakat ‘urban’, komunitas santri, komunitas anak jalanan, komunitas napi/ex, komunitas prostitusi/ex membuktikan kekuatan PKBM sebagai generic model untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat secara luas.
9. PKBM telah dikenal secara luas di Negara-negara Asia Pasifik, khususnya Jepang telah memberi impact yang besar bagi kemajuan masyarakatnya.
10. Adanya anggaran pemerintah baik dari pusat maupun daerah untuk mendukung PKBM.
11. Adanya Forum PKBM di 29 propinsi dan di sejumlah besar Kabupaten/Kota di Indonesia dan sudah dimulainya jaringan PKBM Asia Pasifik.
12. Pengalaman lebih dari 3 tahun FK-PKBM dengan segala kegagalan dan keberhasilannya menjadi pelajaran yang berharga bagi kemajuan mendatang.

B. WEAKNESS (KELEMAHAN)
1. Sebagian besar masyarakat dan birokrasi pemerintah masih belum mengenal PKBM baik konsepnya, kiprahnya dan potensinya.
2. Sebagian besar PKBM masih memiliki personalia, sarana dan prasarana yang sangat terbatas baik dalam hal kuantitas maupun kualitas serta sistem manajemen dan kepemimpinan yang masih lemah.
3. Adanya indikasi yang kuat cukup banyak PKBM yang berdiri dengan motivasi utama agar memperoleh dana dari pemerintah untuk kepentingan pribadi sehingga kurang perduli terhadap pelaksanaan dan mutu program yang menimbulkan citra yang negative bagi PKBM.
4. Adanya indikasi yang kuat masih kentalnya budaya KKN dalam birokrasi pemerintahan serta dalam pendistribusian anggaran pemerintah khususnya yang terkait dengan PKBM.
5. Usia PKBM dan FK-PKBM yang masih sangat muda sehingga masih sangat kurang kader-kader yang militan untuk memajukan PKBM.
6. Kondisi geografis dan infrastruktur yang kurang baik secara nasional.
7. Sebagian besar stakeholder pendidikan masih memandang sebelah mata terhadap pendidikan non formal dan masih men’dewa’kan pendidikan formal.

C. OPPORTUNITY (PELUANG)
1. Banyaknya permasalahan dan rendahnya mutu pendidikan formal sehingga membuat pendidikan non formal menjadi alternatif yang menarik bagi masa depan pendidikan.
2. Adanya tiga dimensi PKBM yaitu pembelajaran, usaha dan pengembangan masyarakat memungkinkan untuk menarik partisipasi masyarakat dan dukungan lembaga-lembaga donor yang lebih luas.
3. Adanya komitmen global dalam MDG (Millenium Development Goal) yang implementasinya di tingkat akar rumput sebagian besar merupakan ruang cakupan PKBM.
4. Adanya komitmen global tentang Education For All dan Long Life Learning yang sebagian besar merupakan ruang cakupan PKBM.
5. Berbagai isu-isu global seperti masalah pengurangan kemiskinan, permasalahan lingkungan, pengarusutamaan gender, korban narkoba, HIV/AIDS, pendidikan inklusif, trafficking, pendidikan HAM, demokratisasi, multikulturalisme, penanganan korban bencana alam dan daerah konflik, dsb. sebagian besar implementasinya dapat dilakukan melalui pendekatan PKBM.
6. Berbagai isu nasional seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan masyarakat miskin, pembudayaan anti korupsi, tingginya tingkat putus sekolah, tingginya tingkat buta aksara, rendahnya tingkat pertisipasi PAUD, dsb. Sebagian besar dapat diimplementasikan melalui pendekatan PKBM.
7. Menurunnya kepercayaan lembaga-lembaga donor internasional dalam menyalurkan dana bantuannya terhadap pembangunan masyarakat melalui birokrasi pemerintahan, sehingga memungkinkan penyalurannya dilakukan melalui PKBM.
8. Banyaknya lembaga-lembaga lokal, nasional dan internasional yang memberikan keperdulian terhadap persoalan-persoalan pendidikan, kemiskinan dan pengembangan masyarakat.
9. Adanya kebijakan pemerintah agar BUMN mengalokasikan sebagian keuntungannya bagi dana pengembangan masyarakat.
10. Adanya sejumlah perusahaan menengah maupun besar yang memiliki kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility) dan mengalokasikan dana secara konsisten untuk itu.
11. Adanya kebutuhan berbagai perusahaan besar untuk membangun keamanan, kenyamanan dan keselarasan dengan lingkungan masyarakat di sekitar lokasi keberadaan perusahaan tersebut yang membutuhkan suatu ‘model pengelolaan’ yang efektif dan akuntabel serta memberi manfaat lebih berarti dan berkelanjutan, PKBM dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan model tersebut.
12. Adanya sejumlah besar perguruan tinggi yang memiliki sejumlah besar mahasiswa yang membutuhkan bentuk-bentuk pengabdian masyarakat yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing dan mudah diakses serta memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat, PKBM dapat menjadi wahana pengabdian tersebut.
13. Adanya sejumlah jurusan pendidikan luar sekolah dan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah serta berbagai organisasi mahasiswa yang memberikan keperdulian besar bagi pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput yang membutuhkan wahana aplikasi keilmuan dan idealismenya, PKBM dapat menjadi alternative menarik bagi kebutuhan tersebut.
14. Potensi demografi, geografi, budaya, dan sumberdaya ekonomi Indonesia membuka munculnya peluang usaha yang dapat digarap oleh PKBM dan melalui kerjasama antar PKBM di seluruh Indonesia.
15. Kerjasama antar negara baik di antaranegara Asia Pasifik maupun dengan Negara lain memungkinkan peluang pengembangan usaha, pembelajaran dan pengembangan masyarakat bagi PKBM.
16. Adanya amanat konstitusi Negara Republik Indonesia untuk memberikan prioritas kepada pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar dimana ruang pendidikan non formal selama ini masih belum tergarap dengan sewajarnya.


D. THREAT (ANCAMAN)
1. Adanya potensi konflik di antara pengurus FK-PKBM Indonesia yang apabila tidak disikapi secara dewasa dapat menimbulkan usaha-usaha kontra produktif bagi gerakan untuk memajukan PKBM.
2. Adanya potensi penggunaan dana dan sarana yang tidak transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program kerja FK-PKBM Indonesia yang dapat memicu ketidakpercayaan yang luas bagi program FK-PKBM Indonesia.
3. Dapat muncul adanya sinisme sebagian anggota masyarakat terhadap PKBM jika melihat perilaku beberapa oknum pembina, pengelola dan pelaksana PKBM yang memanfaatkan PKBM untuk mengambil dana negara ataupun dari pihak donor lain untuk keuntungan pribadi semata.
4. Adanya beberapa oknum yang merasa ‘terancam’ akan adanya gerakan PKBM yang murni dan kuat sehingga membuat langkah-langkah ‘perlawanan’ yang dapat menghambat gerak maju PKBM agar oknum-oknum tersebut tidak kehilangan ‘keuntungan’ dari ‘manipulasi’ dan KKN proyek PKBM.

X. KEY SUCCESS FACTOR (Kunci Keberhasilan)
1. Karunia, Kehendak dan Kuasa Tuhan YME (Doa)
2. Keikhlasan dan Ketulusan
3. Kejelasan dan Kesatuan Visi
4. Sinergitas Program
5. Profesionalisme
6. Komitmen : waktu, uang, tenaga, relasi dan informasi
7. Kerja keras, Kerja cerdas dan Kerjasama
8. Komunikasi dan Koordinasi
9. Transparansi dan Akuntabilitas
10. Partisipasi dan dukungan PKBM dan FK-PKBM Propinsi/Kabupaten/Kota terhadap berbagai program kerja FK PKBM Indonesia.